banner 120x600
KODIM  

Babinsa Hadiri Pembahasan Perubahan RKPDes, Dorong Sinergi Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat

KUTAI TIMUR – Pemerintah Desa Sepaso Timur bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas perubahan kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) melalui musyawarah yang digelar di Kantor BPD Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kamis (19/11/2026).

Babinsa Desa Sepaso Timur, Peltu Daud PK, turut hadir dalam kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut. Musyawarah menjadi forum koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat untuk membahas penyesuaian rencana kerja berdasarkan kondisi serta prioritas pembangunan desa.

Sejumlah unsur desa mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Desa Sepaso Timur Budi Yulidars, Ketua BPD Arif Mahendra, Ketua Adat Salman, Ketua LPM Imam Mislani, seluruh kepala dusun, serta para ketua RT. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan pandangan dalam pembahasan perubahan rencana kerja desa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Kutai Timur. Setelah sambutan Kepala Desa dan Ketua BPD, musyawarah dilanjutkan dengan pembahasan perubahan kedua RKPDes.

Dalam kesempatan tersebut, Peltu Daud PK menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi dan sinergi antara pemerintah desa, BPD, perangkat desa, serta seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak mendukung program pembangunan agar pelaksanaannya berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi warga.

Kehadiran Babinsa dalam forum tersebut merupakan bagian dari pendampingan aparat kewilayahan terhadap kegiatan pemerintahan desa. Selain mempererat hubungan dengan unsur masyarakat, keterlibatan Babinsa juga mendukung koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan di wilayah binaan.

Melalui musyawarah ini, perubahan kedua RKPDes diharapkan dapat menghasilkan penyesuaian rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa Sepaso Timur. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan program kerja dan pembangunan.(0909).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *