banner 120x600
KODIM  

Fasilitasi Kecamatan Bengalon: Sengketa Lahan Agus Tiani dan PT KIN Dibahas di Ruang Rapat Camat

KUTAI TIMUR – Sengketa lahan antara Agus Tiani dan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN) dibicarakan atas inisiatif Pemerintah Kecamatan Bengalon pada Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Lantai II Kantor Camat Bengalon, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Hadir dalam mediasi Camat Bengalon Muh. Harun Alrasid, S.STP., M.Si.; perwakilan Koramil Bengalon Serma Catur; perwakilan Posal Bengalon Serda Bah Wahyu Syahputra; perwakilan Polsek Bengalon Bripda Kholik; unsur pemerintah desa; pihak perusahaan; serta perwakilan pemilik lahan.

Pada pertemuan itu, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menguraikan keterangan dan pandangan terkait objek lahan yang disengketakan, sehingga diskusi berfokus pada penyampaian bukti dan argumentasi masing-masing pihak.

PT KIN menyatakan akan melakukan pemeriksaan ulang atas dokumen pembebasan lahan atas nama Badrunsyah, termasuk dokumen pendukung proses pengukuran, penentuan batas, dan pembebasan tanah, untuk memperjelas dasar administratif penguasaan lahan.

Pertemuan berikutnya direncanakan mengundang sejumlah pihak yang terkait dengan riwayat lahan, yakni ahli waris Badrunsyah, mantan Kepala Desa Sepaso Selatan M. Ali Asikin, mantan Pj. Kepala Desa Ismail, serta pihak lain yang dianggap perlu, dan mengharapkan peran Pemerintah Desa Sepaso Selatan dalam menelusuri dokumen administrasi serta batas-batas bidang tanah tersebut.

Dalam forum tersebut, Agus Tiani berharap perusahaan menaruh perhatian pada masalah yang dihadirkannya dan menimbang penyelesaian secara kekeluargaan dengan merujuk pada dokumen penguasaan lahan yang dimiliki, sementara tawaran tali asih berupa bibit kelapa sawit dari perusahaan belum mencapai kesepakatan antar pihak.

Pembahasan juga menyentuh lahan milik warga lain, yaitu Suriansyah dan Wawan, tetapi diskusi lebih lanjut terhadap kedua kasus itu belum dapat dilanjutkan karena dokumen alas hak yang menjadi dasar penguasaan lahan belum lengkap.

Pemerintah Kecamatan Bengalon menyatakan akan tetap membuka ruang fasilitasi dan koordinasi jika diperlukan pertemuan lanjutan, serta mengingatkan agar semua pihak mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik sehingga penyelesaian bisa ditempuh secara kekeluargaan tanpa merugikan siapa pun.

Kehadiran unsur TNI-Polri dalam mediasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap koordinasi lintas sektor sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.(0909).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *