ACEH BARAT – Untuk mempercepat rehabilitasi pascabencana sekaligus menyiapkan daerah menghadapi potensi banjir, Dandim 0105/Abar Letkol Inf S. Kembaren, S.E., M.I.P., CFrA., menghadiri Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Posko BPBD Aceh Barat, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan pada Rabu (07/10/2026).
Rapat lintas sektoral tersebut dirancang untuk menyelaraskan langkah penanganan, menyusun strategi pemulihan, serta memperkuat kesiapan unsur terkait menghadapi ancaman bencana menuju akhir tahun.
Peserta Tim Satgas yang hadir mencakup Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRK, Kajari, Plt. Kepala BPBD, Sekda, Ketua MPD, Ketua MPU, para kepala dinas, serta para camat se-Kabupaten Aceh Barat.
Di hadapan seluruh peserta, Dandim 0105/Abar menggarisbawahi pentingnya sinergi yang diwujudkan melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam seluruh tahapan penanganan dan pemulihan bencana.
“Komunikasi harus nyambung, koordinasi harus solid dan kolaborasi harus nyata. Inilah formula 3K yang menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tegas Dandim.
Selain itu, Dandim meminta peningkatan kewaspadaan serta langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana dengan menjadikan prakiraan curah hujan tinggi sebagai indikator kesiapsiagaan.
Informasi peringatan dini dan prakiraan cuaca dari BMKG mesti disalurkan ke masyarakat secara cepat dan tepat agar tindakan pencegahan, evakuasi, dan penanganan bisa dilakukan lebih awal.
Ia juga menekankan agar setiap desa dan kecamatan menyusun pemetaan jalur evakuasi serta menetapkan lokasi posko bencana yang jelas sehingga masyarakat dan petugas dapat bergerak cepat dan terarah saat bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita harus membangun sistemnya sejak awal secara terpadu, mulai dari informasi peringatan dini, jalur evakuasi, lokasi posko, kesiapan personel hingga ketersediaan logistik,” ujar Dandim.
Dalam rapat tersebut, Dandim mengingatkan sejumlah kendala yang perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman, seperti keterbatasan distribusi logistik, sulitnya akses ke beberapa desa, kekurangan air bersih, potensi penjarahan bantuan, serta terputusnya sarana komunikasi akibat dampak bencana.
“Hal-hal seperti ini harus kita petakan dan antisipasi sejak dini. Jangan sampai ketika bencana datang, kita baru mencari solusi. Kesiapan harus dibangun sebelum situasi darurat terjadi,” imbuh Dandim.
Aspek administrasi disampaikan sebagai hal yang harus dipersiapkan dan ditata dengan tertib untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar berjalan efektif dan transparan sesuai ketentuan.
Dandim menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung kesiapsiagaan serta memperkuat kolaborasi dengan satuan tugas dan seluruh unsur terkait pada tahap tanggap darurat maupun pascabencana, khususnya untuk penanganan dampak banjir.
Rapat PRR ini menjadi sarana penting koordinasi lintas sektoral agar langkah penanganan bencana lebih cepat, terarah, dan mampu menekan risiko serta dampak bencana.(0105)
